Desa Tengkudak 

                                                                           Desa Jegu

                                                                        Desa Penatahan 

                                                                          Desa Riang Gede

                                             TRANSPARANSI APBDESA TAHUN 2026 

         ( DESA TENGKUDAK, DESA JEGU, DESA PENATAHAN DAN DESA RIANG GEDE )

APBDesa 2026 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( Desa Tengkudak, Desa Jegu, Desa Penatahan, dan Desa Riang Gede ) Tahun 2026 yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Desa. Total anggaran Desa bersumber dari : 

            1. Dana Desa 

            2. Alokasi Dana Desa 

            3. Pendapatan Asli Desa 

            4. Bagi Hasil Pajak / Retribusi 

Anggaran ini akan digunakan untuk 5 bidang yaitu : pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, dan penanggulangan bencana.

Yang terlibat di dalam Transparansi Publikasi APBDesa adalah : 

1. Penyusun : Pemerintah Desa ( Desa Tengkudak, Desa Jegu, Desa Penatahan, Desa riang Gede )               bersama Tim Penyusun APBDesa 

2. Penetap : Kepala Desa dan BPD melalui Musyawarah Desa 

3. Pelaksana : Perangkat Desa, TPK, dan Kader di masing - masing Dusun 

4. Pengawas : BPD, Pendamping Desa, Inspektorat, dan seluruh Masyarakat Desa ( Desa Tengkudak,          Desa Jegu, Desa Penatahan, dan Desa Riang Gede )

5. Sasaran : Seluruh Masyarakat Desa ( Desa Tengkudak, Desa Jegu, Desa Penatahan, dan Desa Riang        Gede ) 

Transparansi Publikasi APBDesa dilaksanakan pada : 

1. Periode Anggaran : 1 Januari 2026  s/d 31 Desember 2026 

2. Penatapan  : Disahkan pada Desember 2025 

3. Pelaksana : Tahap I Januari - Juni , Tahap II Juli - Desember 

4. Pelaporan : Realisasi akan dipublikasikan tiang 3 bulan di blog ini, update pertama : April 2026 

Seluruh kegiatan APBDesa 2026 dilaksanakan diwilayah masing - masing Desa ( Desa Tengkudak, Desa Jegu, Desa Penatahan dan Desa Riang Gede ), Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. 

APBDesa wajib dipublikasikan karena : 

1. Kewajiban Hukum : Amanat UU No.6/2014 tentang Desa & Permendagri No.20/2018mPasal 72

2. Hak Warga : Memenuhi hak masyarakat atas informasi publikasi sesuai UU KIP No. 14/2008

3. Cegah Penyimpangan : Transparansi = kontrol sosial biar Dana Desa tepat sasaran 

4. Tingkatkan Kepercayaan : Warga tahu uang desa dipakai buat apa, jadi mau ikut gotong royong 

Cara warga bisa mengakses dan mengawasi Desa melalui : Website Desa, Lihat Infografis di depan Kantor Desa dan tempat - tempat strategis yang dipasangi Baliho, Datang langsung Ke Kantor Desa, Memberikan masukan dan saran, ikut musdes 

Alur Pengaduan Jika ada kejanggalan :

1. Lapor ke BPD atau Kades dengan Bukti 

2. Jika 7 hari tidak ditanggapo, lapor ke Camat 

3. Bisa juga Via aplikasi Jaga Desa atau Lapor.go.id 

#DanaDesa

#JagaDesa

#PendampingDesa

#TPPKerjaBerdampak 

Penulis : Ni Luh Wayan Sri Dewi Ramawati ( PLD )